Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin pertemuan dengan BPK serta Kanwil BPN Kaltim, di Balikpapan, Rabu (2/2/2022). Foto: Ria/Man]

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya berharap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementerian pada Tahun Anggaran (TA) 2017-2019.

Walaupun BPK telah menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun hasil pemeriksaan BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan. Misalnya pada hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN TA 2019, BPK mengungkapkan terdapat 7 temuan, 13 permasalahan, dan 20 rekomendasi. Dari 13 permasalahan tersebut, ada 1 permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp218,53 juta.

“Kita melihat ada beberapa masalah yang siginifikan dan perlu diperbaiki seperti permohonan atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya; dan tarif biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi atas pelayanan pengukuran dan pemetaan batas belum diatur dalam peraturan,” ungkap Wahyu usai memimpin pertemuan dengan BPK serta Kanwil BPN Kaltim, di Balikpapan, Rabu (2/2/2022). 

Selain itu, Wahyu mengatakan, hasil Pemeriksaan Kinerja atas kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL) tahun 2015 pada semester I tahun 2016 juga mengungkapkan beberapa permasalahan. Misalnya, peraturan-peraturan terkait Redistribusi TOL ada yang tidak relevan dan tidak dapat diimplementasikan. “Pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL hanya merupakan kegiatan legalisasi aset, dan belum meningkatkan kesejahteraan petani; dan kenaikan pendapatan per personal income masyarakat subjek reforma agraria sebagai Indikator Kinerja Utama sasaran program pada Ditjen Penataan Agraria tidak tepat,” jelasnya. 

Selain itu, lanjut Wahyu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah dilakukan BAKN DPR RI dengan pakar agraria/pertanahan dan tata ruang mengungkap beberapa permasalahan agraria dan pertanahan lain seperti; adanya potensi kerugian negara dari jutaan tanah terlantar dari kemacetan penuntasan konflik agraria sehingga menurunkan nilai pembelian dan pajak negara;konflik agraria yang terjadi di banyak daerah sebagai akibat dari proses pemberian izin, pendaftaran, penerbitan, sampai pengawasan setelah penerbitan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian pungutan liar dalam proses sertifikasi tanah, khususnya program Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) ATR/BPN; tata kelola perizinan usaha perkebunan belum sesuai dengan ketentuan; dan rendahnya produktivitas hasil perkebunan. “Untuk itu perlu kami dalami, terkait apa saja kendala-kendala yang menyebabkan masih adanya permasalahan yang tidak bisa ditindaklanjuti,” kata politisi Partai Demokrat itu, seraya mengatakan setelah mengumpulkan berbagai informasi BAKN akan membuat rekomendasi terkait permsalahan pertanahan yang terus berulang. 

Namun Wahyu juga mengapresiasi, hasil-hasil temuan BPK ini sudah berjalan untuk diselesaikan Kanwil BPN Kaltim. “Kami berharap temuan-temuan itu bisa seesai dan tidak terjadi lagi,” imbuh Wahyu.  Turut hadir dalam kunjungan ini Wakil Ketua BAKN DPR Anis Byarwati (F-PKS),  Subarna (F-Gerindra), Bachrudin Nasori (F-PKB), Achmad Hatari (F-Nasdem) dan Amir Uskara (F-PPP). (rnm/sf)